Tangani Covid-19, Porsi Peran Wapres Perlu Diperbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Terhitung hingga Rabu (13/5), ada 15.438 kasus positif ditemukan di seluruh Indonesia. Dengan terus bertambahnya kasus, banyak pihak melontarkan kritik dengan menyebut penanganan yang dilakukan pemerintah kurang banyak.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto melihat, dalam kondisi saat ini, juga muncul kesan bahwa distribusi peran antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin kurang terasa. Sebaliknya, muncul sosok-sosok lain, seperti menteri-menteri yang kadang bertindak overacting. 

“Saya melihat penanganan bencana yang dilakukan pemerintah memang kurang melibatkan Wapres dalam pelaksanaannya. Sehingga kesan distribusi peran antara Presiden dan Wapres tidak terasa. Justru yang mendapatkan banyak peran adalah menteri senior seperti Luhut (Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan),” kritiknya, Rabu (13/5)

Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arief Wicaksono menambahkan, akibat minimnya ruang bagi Wapres, penanganan Covid-19 berjalan kurang baik. Untuk itu, dia menyarankan agar tata kelola penanganan Covid-19 diatur ulang. Peran Wapres harus lebih besar.

Nampaknya tata kelola penanganan Covid-19 ini memang perlu diatur ulang. Dulu Wapres sempat melaksanakan tugasnya yaitu memonitoring atau mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah, tapi akhirnya semua dikembalikan lagi ke daerah. Jadi, tidak ada yang berjalan dengan baik. Belum lagi Presiden dengan para menterinya yang mengeluarkan regulasi yang sering bertentangan,” kata Arief.itik Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto turut bicara. “Ini soal relasi dan soal power sharing dalam kepemimpinan Jokowi-MA (Ma’ruf Amin). Idealnya kan Pak Kiai MA juga mendapat peran yang proporsional. Tetutama di peran-peran kultural untuk yang menjangkau komunitas-komunitas di masa pandemi seperti ini,” ucapnya.

Imbas dari pembagian itu, kata Andi, di struktur gugus tim Covid-19, peranan Wapres belum kelihatan. Padahal, idealnya ia bisa hadir meretas kebuntuan dan kekacauan komunikasi kebijakan pemerintah. Wapres bisa menjembatani kepentingan sektoral institusi K/L dalam penanggulangan wabah.

“Pun sama halnya dalam aktivitas sosial-keagamaan di tengah wabah. Sangat sulit kita menemukan Wapres bisa hadir membangun kontak dengan komunitas-komunitas terdampak bencana. Atau menggalang solidaritas menghadapi bencana. Peran-peran kultural yang sangat penting ini seharusnya dilakukan seorang Wapres,” tandasnya. 

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memberikan untuk perbaikan. Menurutnya, dalam kondisi sekarang, sosok Ma’ruf Amin sangat dibutuhkan dalam hal keilmuan maupun pengalamannya memimpin organisasi besar seperti MUI dan PBNU.

 

“Masukan Wapres harus didengarkan. Terlepas dari itu, sebagai orang yang lebih senior, ruang diskusi juga harus dibuka untuk Pak Kiai. Mungkin saja keduanya sudah melakukannya selama ini, tetapi publik belum melihat itu,” ulas Hendri. [USU]

 

sumber:

https://rmco.id/baca-berita/nasional/35204/tangani-covid19-porsi-peran-wapres-perlu-diperbesar 

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed