b-hi.jpg
Profil Prodi HI Studi Hubungan Internasional (HI) adalah
kur_hi.jpg
Kurikulum dan Metode Perkuliahan Prodi HI menerapkan kurikulum
tim-hi.jpg
Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar: Ahmad Khoirul

Kuliah Tamu Prodi HI Guerilla Diplomacy: Rethinking the Worlds Second Oldest Profession Prof. Daryl Copeland Rabu 27 November 2013

  • PDF

 

 

Sumber Foto: http://www.guerrilladiplomacy.com/

Kedutaan Besar Kanada untuk Republik Indonesia pada November 2013, menerima tamu kehormatan dari University of Ottawa’s Graduate School of Public and International Affairs Kanada. Prof. Daryl Copeland merupakan pengamat senior pada Institut Pertahanan dan Hubungan Internasional Kanada, beliau merupakan seorang analis, pendidik dan konsultan dengan spesialisasi hubungan sains, teknologi, diplomasi dan kebijakan internasional, dan banyak menghasilkan berbagai tulisan pada jurnal internasional. Salah satu karyanya yang perlu untuk di apresiasi adalah sebuah buku mengenai diplomasi yaitu Guerilla Diplomacy : Rethinking International Relations. Dalam kesempatan kunjungannya di Indonesia, Profesor Daryl Coplend mengunjungi Universitas Paramadina, khususnya Program Studi Hubungan Internasional dan memberikan kuliah singkat mengenai diplomasi dan kasus-kasu internasional yang pernah beliau tangani saat masih menjaba sebagai diplomat senior Kanada, kepada mahasiswa Hubungan Internasional.

Dalam perkuliahan tersebut Professor Daryl Copeland memberikan perkuliahan mengenai bagaimana diplomasi dilakukan dalam ranah diplomasi. Bahwa diplomasi tidak hanya cukup dilaksanakan dalam suatu skema G to G, namun harus meluas kepada banyak bidang. Dalam kesempatan itu juga diplomasi tidak cukup dilaksanakan dalam perundingan di atas meja, dalam forum atau pada suatu perjamuan, hal yang paling penting dalam melaksanakan diplomasi, menurutnya, adalah terletak pada kegigihan seorang diplomat dalam memperjuangkan kepentingan negaranya dalam segala bidang.

 

Last Updated on Friday, 02 May 2014 15:41

Focus Group Discussion Program Studi Hubungan Internasional & Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) 17 Maret 2014

  • PDF

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Program Studi Hubungan Internasional bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan bersama dengan KONTRAS. Kegiatan yang diadakan terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) pada lingkungan global. FGD yang dilakukan menyoroti perkembangan mengenai hukuman mati yang dijatuhkan oleh negara terhadap pelaku tindak kejahatan. Pelaksanaan Hukuman Mati yang di praktekkan di beberapa negara utamanya negara-negara yang menganut demokrasi menjadi perhatian masyarakat internasional, dalam hal ini posisi Pemerintah Indonesia dalam isu ini pun menjadi perhatian. Masyarakat Internasional prihatin terhadap praktik hukuman mati yang masih dijalankan oleh banyak negara dan tidak sesuai terhadap pengakuan terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia (Human Rights Declaration). Oleh karena itu KONTRAS selaku organisasi dalam masyarakat yang bergerak dalam ranah HAM di Indonesia mencoba untuk melihat kembali posisi Indonesia terhadap penegakan HAM di ranah Internasional. HAM dalam ilmu Hubungan Internasional dilihat sebagai salah satu isu global yang penting dalam penegakan demokrasi pada bidang studi perdamaian, HAM dipandang sebagai salah satu hal yang wajib ditegakkan demi mendukung tercapainya perdamaian bahkan dalam kondisi Perang sekalipun.

Adapun tujuan kegiatan yang di adakan adalah

  1. Menganalisis dan meneliti posisi Indonesia dalam menyikapi tren HAM global menghapus hukuman mati
  2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Indonesia dalam isu HAM Internasional, khususnya dalam penghapusan hukuman mati
  3. Membuat riset mengenai posisi Indonesia dalam menyikapi tren HAM global menghapus hukuman mati

Hasil riset dijadikan sebagai bahan advokasi untuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu HAM

Adapun Pembicara pada kesempatan tersebut adalah Bapak HAriz Azhar (Koordinator KONTRAS) dan Al Araf (IMPARSIAL).

 

 

Last Updated on Friday, 02 May 2014 15:37

General Lecture with UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee)

  • PDF

General Lecture with UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee)

Tuesday, November 19, 2013

International Relations Department of Paramadina University was in cooperation with UNHCR held a General Lecture. The General Lecture was presented by Ms. Ayu Fitrisiana an Indonesian UNHCR staff. The topic was about International Refugee Law and UNHCR’s Mandate. For centuries, people have been fleeing their place of origin as the result of prosecution, conflicts, or generalized violence that threatens their lives, safety or freedom. They flee to find asylum and to find safe place to go. United Nations High Commissioner for Refugee was established in 14 December 1950 which its mandate is to run a UN refugee Agency to lead and coordinate international actions to protect refugees. As written in the Universal Declaration of Human Rights in Article 14 about the right to seek and enjoy asylum from persecution that has been repeatedly re-affirmed through resolutions of the United Nations General Assembly.

Asylum serves the dual purpose of providing a predictable and structured framework for the international protection of persons whose safety is at considerably at risk, while ensuring, at the same time, that appropriated and lasting solutions can be implemented.

The General lecture is designed to enhance the knowledge of the students about the right of refugees to seek asylum from International Refugee Law perspective and UNHCR’s mandate. UNHCR expected to be able to raise awareness from the students on the asylum issue in Indonesia and also to ensure that UNHCR and its expertise is deemed relevant and useful to the Indonesian citizens. The activity that UNHCR held was in line with the intentions of Indonesian Government to accede the 1951 Convention and its Protocol 1967 relating to the status of Refugees.

 

Last Updated on Monday, 21 April 2014 09:03

Seminar “Community Development Based on e-Society”

  • PDF

Jakarta, 27 Maret 2014

 

Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina menyelenggarakan Seminar Information & Communication Technology (ICT) dengan tema Community Development Based on e-Society.

 

Hadir sebagai pembicara seminar Bapak Wijayanto Samirin, Deputi Rektor Universitas Paramadina dan Mr.Tsai , Director of Economic Division, Taiwan Economic and Trade Office. Acara sendiri dibuka dengan keynote speech dari Mr.Chang Liang-Jen (Representative of Taiwan Economic and Trade Office)

 

Kepala Program Studi (Kaprodi) Hubungan Internasional Paramadina, Emil Radhiansyah menjelaskan pada seminar ini menghadirkan knowledge sharing dari perwakilan Taiwan Economic and Trade Office karena profil mereka yang menarik.

 

Taiwan merupakan salah satu warga negara internasional akan tetapi kehadiannya banyak tidak diakui masyarakat internasional karena politik negara China yang hanya mengakui hanya ada satu negara Cina yaitu People’s Republic of China (PRC). Yang menarik adalah Taiwan berbeda dengan PRC karena mereka menganut paham demokrasi, Perekenomian mereka termasuk yang baik didunia.  Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjalin hubungan dagang dengan taiwan walaupun tidak ada hubungan diplomatis.

Terakhir menurut Pak Emil, hal lain yang menarik adalah sebenarnya ada banyak alumni mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan yang berkecimpung di lembaga pendidikan, pegawai negeri maupun lembaga sosial lainnya.

 

Tentang ICT, perkembangan ICT di Taiwan cukup baik. Acara ini juga didukung oleh ICDF (Alumni Association/Taiwan Alumni Association). Taiwan juga melihat komunitas pengguna IT di Indonesia besar (dengan indikator pengguna facebook dan twitter), selain itu juga adanya kelompok-kelompok niaga seperti kaskus, niaga.com.

Ini sebenarnya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjalin kerjasama khususnya yg berkaitan dengan komponen ICT dengan Taiwan. Semakin mudahnya akses interenet mempermudah warga negara Indonesia-Taiwan khususnya dan warga dunia umumnya untuk menjadi e-society. Dalam perkembangan ICT saat ini maka batas-batas negara sudah semakin kabur masyarakat menjadi bagian dalam dunia melalui e-society.

 

Last Updated on Friday, 28 March 2014 09:36

Page 1 of 18