Peningkatan signifikan anggaran pendidikan telah membawa kemajuan penting dalam peningkatan akses dan pemerataan pada pendidikan dasar. Tetapi akses untuk pendidikan menengah dan tinggi masih rendah. Kenaikan belanja pendidikan itu juga belum berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan, khususnya dari segi kualitas hasil pembelajaran.
Demikian di antara poin yang disampaikan oleh Pedro Cerdan, salah seorang pembicara dari Bank Dunia, dalam diskusi Politik Pendidikan bertema “Kemana Arah Politik Pendidikan Nasional dengan Anggaran yang Terus Meningkat?” di Kampus Universitas Paramadina Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis 14 Maret 2013.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina bekerja sama dengan Bank Dunia tersebut membahas korelasi antara anggaran pendidikan yang terus meningkat dengan efektivitas program-program yang dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Sebagaimana diketahui bahwa sejak Reformasi terjadi, Konstitusi mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sejak ketentuan tersebut diimplementasikan 2009, di atas kertas anggaran pendidikan secara nasional dan per daerah melonjak tajam. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, besarnya anggaran itu sebenarnya tak jauh berbeda persentasenya. Sebagai ilustrasi, anggaran pendidikan 2013 berjumlah Rp 331,8 triliun (20,01 persen) termasuk pendidikan Kementerian Agama dan 18 kementerian/lembaga lain yang, jika dikeluarkan bersama gaji guru, jadi hanya 9,8 persen dari APBN.
Menurut Mohammad Abduhzen (direktur eksekutif IER Paramadina) yang juga narasumber dalam diskusi itu, implementasi peningkatan belanja pendidikan hingga sejauh ini belum menunjukkan efek signifikan terhadap perbaikan baik dalam tata laksana pendidikan maupun dalam kualitas lulusan. Berbagai program yang dijalankan tidak menukik pada hal yang strategis dan berdampak luas pada kualitas.
Hal itu terjadi, lanjutnya, karena politik pendidikan nasional tak memiliki visi yang jelas sehingga berbagai kebijakan dan implementasi pendidikan tampak sekadar mengakali pendidikan. Politik pendidikan kita bercirikan coba-coba (trial and error), reaktif (diistilahkan dengan hit and run), dan koruptif/proyekisme (diistilahkan kick and rush = cekik dan peras).
Dalam diskusi yang dibuka oleh Deputi Rektor bidang akademik, Totok Amin Soefijanto itu, Head of Human Development Sector Bank Dunia Mae Chu Chang menyampaikan hasil riset yang menunjukkan bahwa setelah lebih dari lima tahun berlangsung, sertifikasi guru (secara portofolio) berdampak positif hanya pada perbaikan ekonomi guru dan peningkatan minat menjadi guru. Adapun kinerja guru dan prestasi belajar murid, belum menunjukkan efek perbaikan signifikan.
Pembicara lain, Satrio Soemantri Brodjonegoro (Guru Besar ITB, Anggota AIPI, dan Dirjen Dikti 1999-2007) mengusulkan bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pembiayaan pendidikan perlu berpegang pada prinsip-prinsip pembiayaan seperti status dari masing-masing level pendidikan dengan tingkat peran dan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya layanan pendidikan harus dilihat dalam rentang antara barang publik (public goods) dan barang pribadi/swasta (private goods). maz
