Perlu tiga ’jurus’ dalam upaya memajukan bangsa Indonesia. Pasalnya ada tiga lapis perkembangan masyarakat kita yang masing-masing memerlukan strategi berbeda.
Pertama, adalah mereka yang berada di lapis terbawah, the bottom of the pyramid, yakni mereka yang masih terpuruk dan miskin. Kedua, di level tengah (the developing middle), adalah mereka yang sudah mulai ’membangun’, tapi masih menemui kesulitan bersaing di level global. Ketiga adalah the front-runners – mereka yang telah memiliki kesiapan dan kapasitas untuk bersaing di level global dan menjadi pemenang di sana.
”Strategi rekayasa masa depan Indonesia haruslah komprehensif. Berarti, ketiga kategori masyarakat ini harus mendapatkan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi masing-masing,” kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan Ph.D, dalam seminar Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Selasa siang (29 Desember) tadi. ”Dengan kata lain, perlu ada sebuah ’percepatan paralel’ yang ditujukan untuk ketiga tingkat masyarakat Indonesia itu,” kata Anies. Acara dengan host Bima Arya Sugiarto, Ph.D itu dihadiri dua ratusan mahasiswa, politisi, wartawan, pengusaha dan budayawan.
Bagi lapisan terbawah (yang masih terseok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan) harus diterapkan program-program yang dapat membuat mereka survive. ”Jika tidak, mereka akan selalu berkutat dalam kemiskinan, kurang gizi, putus sekolah dan seterusnya,” kata Anies, ”Mereka bisa terus berada dalam lingkaran setan seperti selama 60-an tahun ini.” Dengan kata lain, pemerintah mesti meminjamkan ’tangan’ untuk membantu mereka.
“Strategi pertama adalah memastikan bahwa mereka yang ada di bawah garis kemiskinan mendapat haknya sebagai rakyat,” kata Anies. Dan hal ini akan berdampak positif bagi lapisan di atasnya karena ketika hak-hak dasar ini terpenuhi, situasi sosial politik akan lebih stabil. ”Di tingkat ini, campur tangan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan fundamental, seperti pangan, kesehatan dan pendidikan, sangat penting,” tambahnya. Bagi mereka ini, selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi 112 juta orang (usia kerja sesuai data 2008), strategi pembangunan harus memperhatikan perumahan dan pola distribusi penyebaran penduduk.
Salah satu di antara alternatif penting, menurut Anies, adalah memindahkan pusat beberapa BUMN strategis ke luar Jakarta. Bayangkan, jika misalnya sebuah BUMN yang tadinya berada di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, umpamanya. Pasti akan bermunculan sekolah bagus di sana – karena tentunya para pegawainya ingin anak-anak mereka bersekolah di tempat bermutu –infrakstuktur dan ekonomi di daerah itu juga segera berkembang. ”Mereka, para pimpinan dan pegawai BUMN itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan membeli, berbeda dengan para transmigran yang dulu pernah dipindahkan ke luar Jawa yang seolah-olah seperti sekedar memindahkan lokasi kemiskinan saja,” tambah Anies.
Kedua, di level tengah, adalah mereka yang sudah mulai ’membangun’, tapi masih menemui kesulitan bersaing di level global. Mengutip Parag Khanna (yang mengenalkan istilah ’Dunia Kedua’), Anies mengatakan bahwa bagi ’the developing middle’ ini, strateginya adalah meningkatkan kapasitas mereka, extending capacity’, agar mereka dapat memperkuat daya saing menyongsong kompetisi global yang kian ketat. Untuk ini, setidaknya ada dua aspek yang penting diperhatikan: pembangunan infrastuktur dan memajukan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, menurut Anies, strateginya adalah meningkatkan tiga hal, accessability, affordability dan quality. Dengan kata lain, ”Masyarakat harus diberikan akses seluas-luasnya mendapatkan pendidikan berkualitas yang mampu mereka bayar,” kata Anies.
Ketiga, di level teratas, menurut Anies, biasanya aktor-aktornya memiliki kapasitas dan inisiatif yang cukup, sehingga lazimnya campur tangan pemerintah pun tidak terlalu dikehendaki. Maka, di level ini, strategi pembangunannya adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, engineering the environment. Setidaknya, “lingkungan kondusif” di sini merujuk kepada dua hal: stabilitas makroekonomi -- yang meliputi stabilitas moneter dan fiskal -- dan konsolidasi demokrasi. Mengingat bahwa memasuki Pemilu 2014 mendatang demokrasi Indonesia memasuki titik kritis, maka demokrasi harus benar-benar melaksanakan janji-janjinya, deliver its promises. ”Dan itu dibuktikan lewat kualitas pelayanan publik yang semakin baik,” kata Anies, ”Konsekuensinya, reformasi sistem hukum dan birokrasi menjadi sebuah keharusan.”
Paralel.
Bila rekayasa masa depan Indonesia itu dilaksanakan secara komprehensif, maka ketiga kategori masyarakat ini dapat ikut dalam strategi pembangunan sesuai dengan kondisi masing-masing dalam sebuah “percepatan paralel” yang ditujukan untuk ketiga tingkat masyarakat itu.
Selain itu, sesungguhnya percepatan paralel ketiga lapisan itu justru sekaligus dapat melepaskan kita dari perdebatan klasik mengenai seberapa jauh peran negara dalam pembangunan atau perekonomian – yang dalam panggung politik Indonesia dilukiskan dalam perdebatan antara “ekonomi kerakyatan” vs. “neoliberalisme”. Mengapa? Karena mereka yang membutuhkan peran pemerintah – seperti mereka yang ada di level terbawah -- mendapatkannya dalam porsi yang pas, sedangkan mereka yang sering terhambat oleh birokrasi pemerintah – seperti mereka para front runners – juga memperoleh lingkungan yang lebih baik.
Meskipun dilihat terpisah, namun strategi pembangunan dengan tiga level sasaran itu saling mendukung satu sama lain. ”Contohnya, jika kualitas pendidikan ditingkatkan, maka otomatis itu akan memperbanyak jumlah front-runners,” kata Anies. Demikian pula, penyediaan pangan dan akses pada fasilitas kesehatan dan pekerjaan juga akan menjadi penjaga stabilitas sosial politik.
