Latar Belakang

Tingginya angka putus sekolah mengindikasikan bahwa pekerjaan rumah sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar, masih sangat banyak. Kasus putus sekolah kerapkali tidak terekam dalam indikator utama yang digunakan oleh Pemerintah seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015/2016, terdapat 1,014 juta anak putus sekolah ditingkat Sekolah Dasar yang tidak meneruskan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, lebih dari 90 ribu anak putus sekolah ditingkat SMP yang tidak meneruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Data mutakhir ini relevan dengan peta tenaga kerja Indonesia yang menunjukkan 40 persen berpendidikan setara SD.

Bila kondisi ini terus terjadi, bonus demografi yang kita harapkan bisa mendorong produktivitas nasional ke level tertingginya, justru tidak terjadi bahkan menjadi bencana demografi. Lebih jauh, Budi Trikoryanto dari Asahpena (Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif) terdapat banyak penyebab anak usia sekolah yang putus sekolah disamping masalah ekonomi, juga memang tidak semua anak cocok dengan layanan pendidikan seragam di sekolah formal (Kompas, Sabtu 8 Oktober 2O16).    Sementara itu, pemerintah menyatakan tetap optimis dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah dalam perluasan akses dan kualitas pendidikan

Ditengah risiko anak putus sekolah, muncul juga fenomena sekolah swasta murah (low cost private schooli) sebagaimana yang telah dinarasikan dengan sangat menarik oleh James Tooley dalam bukunya berjudul Beautiful Trees. TBA Tooley

Keberadaan sekolah swasta murah ini kerapkali luput dari pengamatan dan riset lembaga-lembaga riset. Sejauh pengetahuan kami, belum ada yang meneliti kualitas sekolah swasta berbiaya murah dan persebarannya.

Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) telah mengadakan riset Sekolah Swasta Murah di Indonesia dimana mereka menemukan 64 sekolah swasta murah dalam dua pekan waktu observasi awal studi mereka. Keenam puluh empat sekolah swasta tersebut tersebar di enam provinsi wilayah RI. Keberadaan sekolah swasta murah adalah bentuk nyata dari kebebasan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai amanat konstitusi bagi kehadiran negara di sektor pendidikan.

Untuk mendiskusikan hasil dan implikasi studi maka, Suarakebebasan bersama FNF Indonesia bermaksud mengadakan bincang kebijakan (policy talk) yang mengundang berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan.  Acara ini terselenggara berkat kerjasama mitra kami yaitu FNF Indonesia for Freedom – yayasan politik yang bergiat pada promosi gagasan kebebasan, demokrasi dan ekonomi pasar- juga dengan portal www.suarakebebasan.org., website yang mendedikasikan pada promosi ekonomi pasar dan gagasan kemajuan lainnya seperti demokrasi, partisipasi publik dan keterlibatan publik. Selain itu, apresiasi juga diberkan kepada Center for Indonesian Policy Studies dan Universitas Paramadina.

Acara ini menghadirkan narasumber utama, yaitu:
(1). Direktur Pelaksana CIPS;
(2). Ahli pendidikan dari Univ Paramadina;
(3). Anggota DPR RI Komisi X;
(4). Ketua PUSKA Kemendikbud;
(5). Moderator Suarakebebasan.Org


Tujuan
1)    Untuk mendiskusikan sekolah swasta murah (low cost private school) dari aspek keberadaan/eksistensinya dan juga kontribusinya bagi pengajaran dan pendidikan anak bangsa dari beragam perspektif: pengambil kebijakan, akademisi maupun mahasiswadanlembagapemikir.
2)    Untuk mendapatkan umpan balik bagi kebijakan-kebijakan yang telah diambil Pemerintah maupun sedang berjalan menyangkut low cost private school.
3)    Untuk memperluas jaringan lembaga yang bermitra dalam acara policy talk ini dengan media dan pemangku kepentingan lainnya.