Jakarta, 9 Mei 2012. Proses penganggaran merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan eksekutif dan legislatif, di mana pada beberapa tahun terakhir, peran DPR dalam proses APBN semakin meningkat. Peningkatan peran tersebut adalah salah satu hasil dari upaya penguatan Lembaga DPR pasca reformasi. Namun, peran DPR yang semakin aktif belum dapat menjadi solusi bagi tersedianya anggaran negara yang baik. Kualitas belanja negara semakin menurun. Porsi APBN untuk pengeluaran rutin terus membesar sehingga porsi belanja pembangunan menjadi lebih kecil. Selain itu, anggaran untuk fungsi-fungsi pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan layanan ekonomi hanya 3,9% dari GDP untuk tahun 2010. Nilai tersebut jauh di bawah hasil survei UNPAN untuk negara-negara berkembang lainnya sebesar 14,5% dan alokasi pada negara yang sudah maju yaitu sebesar 25,1%. Komposisi APBN yang belum optimal tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun dan belum terlihat perubahan yang signifikan.
Hal lain yang juga cukup merisaukan adalah menguatnya politik akomodasi dan perburuan proyek. Yang pada gilirannya, kedua hal tersebut mendorong timbulnya pelanggaran berupa tindak pidana korupsi. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pembahasan APBN juga mulai bermunculan sejak disahkannya UU No. 17/2003.
Demikian paparan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI) di Kampus Paramadina Postgraduate School, The Energy Building Rabu 9 Mei 2012. Seminar tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan PhD, yang dalam sambutannya menyatakan peningkatan APBN yang luar biasa tidak akan membawa hasil luar biasa bila tidak dikelola dengan mekanisme yang baik.
Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar tersebut Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR Komisi II), Dr. Fadhil Hasan (Ekonom Indef), Setyanta Nugraha (Kabiro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR) dan Tedy Sitepu (Direktur PPPI).
Dalam diskusi yang berlangsung, Fadhil Hasan menyatakan masalah dalam APBN dapat dilihat dari tidak tercerminkannya prioritas anggaran dalam anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Rancangan anggaran yang tidak berbasiskan arahan dan prioritas anggaran yang jelas ini kemudian pada akhirnya menjadi masalah ketika memasuki sesi pembahasan di DPR.
DI sisi lain, Fadhil juga mempertanyakan apakah sesungguhnya DPR saat ini telah cukup setara dalam melakukan pembahasan APBN bersama pemerintah. Kenyataannya, pembahasan APBN sarat dengan kerumitan teknis dimana tidak semua anggota DPR memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan analisis tersebut. Untuk itu, diperlukan lembaga teknis yang membantu anggota DPR, seperti Congressional Budget Office di Amerika Serikat yang mampu mengajukan counter budget atas usulan APBN yang diajukan pemerintah.
Sedangkan, Setyanta menyatakan saat ini di Setjen DPR RI sebenarnya telah tersedia supporting system yang berfungsi membantu anggota DPR dalam melakukan analisis atas APBN, yaitu Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Hanya saja, pemanfaatannya yang masih belum optimal dilakukan oleh anggota DPR. Di masa mendatang, lembaga ini, menurut Setyanta, dapat menjadi cikal bakal congressional budget office sebagaimana yang diusulkan.
Terkait dengan maraknya praktik penyimpangan dalam pembahasan APBN di DPR, Budiman menyatakan inti dari politik di DPR memang ada di Banggar. Kenyataannya, anggota yang duduk di Banggar mencerminkan ragam kepentingan partai politik yang ada di DPR. Budiman juga menyebutkan masalah pengawalan agenda pembahasan di komisi, yang bisa berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh Banggar.
Permasalahan Formalitas VS Substansi
Penelitian yang dilakukan oleh PPPI ini berupaya untuk mengungkap bagaimana mekanisme pembahasan APBN berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya dan bagaimana praktik senyatanya yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan dan pengesahan anggaran di DPR telah memenuhi ketentuan kerangka hukum yang mengaturnya. Sehingga, dalam hal formalitas, para narasumber umumnya menyatakan tidak atau sedikit ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pada proses pembahasan hingga pengesahan APBN. Permasalahan pada praktik pelaksanaan pembahasan dan pengesahan APBN di DPR akan muncul terutama dalam hal pemenuhan substansi. Kriteria substansi yang harus tercapai dapat merujuk pada berbagai dokumen perundangan yang ada saat ini, antara lain seperti: pencapaian tujuan bernegara, sejalan dengan kerangka RPJP dan RPJM, berbasis kinerja, tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, dan efektif.
Permasalahan pada Proses
Meski demikian, ditemukan berbagai permasalahan pada proses pembahasan dan pengesahan APBN di DPR baik pada tahap input, proses, dan outputnya. Beberapa permasalahan tersebut adalah:
1. Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan dari pemerintah yang belum memadai
2. Terjadinya praktik pemasukan agenda non-prioritas atau agenda non-aspirasi oleh oknum tertentu
3. Kesulitan sebagian anggota DPR mendalami dokumen yang diajukan pemerintah
4. Adanya perubahan-perubahan keputusan sebagai akibat kesepakatan yang terjadi di luar forum resmi
5. Tidak adanya instrumen manajemen yang mendukung proses pembahasan sehingga sulit menelusuri hasil akhir pembahasan dengan proses-proses perubahannya
6. Tidak segera dilengkapinya dokumen APBN dan lampiran-lampirannya saat pengesahan
Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut, Tim Peneliti mengusulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembahasan dan pengesahan APBN di DPR.
1. Percepatan Implementasi Performance Based Budgeting Secara Nasional
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 penganggaran berbasis kinerja harus diimplementasikan. Seyogyanya keberhasilan implementasi itu harus menjadi agenda penting bagi bangsa.
2. Pengembangan Sistem e-Budgeting di DPR
Perlu dilakukan investasi terhadap sistem pengelolaan anggaran yang berbasiskan teknologi informasi. Sistem yang dibangun di DPR tersebut hendaknya dihubungkan pula dengan sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dalam mengelola anggaran dan perbendaharaan selama ini.
3. Penyediaan handbook untuk para anggota dewan, staf ahli, dan pihak-pihak yang terkait.
Handbook komprehensif para anggota dewan dan stakeholders lainnya diperlukan untuk memberikan referensi yang cepat dan praktis. Handbook tersebut hendaknya meliputi pemahaman tentang anggaran negara dari berbagai aspek, baik yang memberikan gambaran big picture maupun gambaran teknis keuangan negera, khususnya di bidang penganggaran.
4. Mendorong praktik transparansi
Transparansi proses APBN di DPR harus terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka rapat-rapat APBN untuk diikuti publik, meningkatkan publikasi RAPBN, pembahasan-pembahasan dan keputusannya, serta dokumen hasil akhir APBN melalui website DPR RI maupun media lainnya. Ketiga, meningkatkan kualitas transpransi dengan menyediakan data historis, analisis tentang anggaran, dan laporan-laporan tentang APBN.
5. Inisiasi Parliamentary Budget Office
Meningkatkan kualitas transpransi dengan menyediakan analisis data historis, analisis tentang anggaran, dan laporan-laporan tentang APBN. Salah satu contoh yang dapat menjadi acuan misalnya Congressional Budget Office yang berlaku di Amerika, Korea Selatan, Jerman,dan Australia. Di mana unit tersebut dibiayai negara untuk memberikan analisis aspek ekonomi dan anggaran negara secara non partisan.
Contact Person: Tedy Sitepu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
